BPJS Ketenagakerjaan Kaji Pilihan Beli Saham Freeport

Sesudah PT Freeport Indonesia sepakat melepas sahamnya sebesar 51 % pada pemerintah, saat ini pemerintah tengah mencari skema paling baik untuk beli saham perusahaan tambang itu.

Terkecuali memberi penugasan pada holding BUMN tambang, pemerintah juga buka kesempatan membuat konsorsium yang melibatkan Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Direktur Paling utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkap, sekarang ini pihaknya belum juga dapat memutuskan apakah ambillah sisi dalam divestasi saham Freeport atau tidak. Menurut Agus, sekarang ini pihaknya masih tetap lakukan kajian internal.

” Kami sudah pasti mensupport program-program pemerintah, namun untuk mengambil keputusan investasi kami mesti lakukan kajian lebih dulu, ” tutur Agus di di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Seperti di ketahui, pemerintah Indonesia serta PT Freeport Indonesia sudah menyetujui divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 % untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Divestasi adalah satu diantara empat point perjanjian pada pemerintah dengan PT Freeport Indonesia untuk keberlangsungan usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu di Indonesia.

Ketentuan tentang divestasi saham terdaftar dalam PP Nomor 1 Th. 2017 mengenai perubahan ke-4 Ketentuan Pemerintah Nomor 23 Th. 2010 mengenai Proses Aktivitas Usaha Pertambangan Mineral serta Batubara.

Divestasi atau sistem pelepasan 51 % saham Freeport adalah momentum untuk pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola sumberdaya alam. Dengan hal tersebut, rakyat Indonesia bisa nikmati kemakmuran dari sumber daya alam yang dipunyai.

Sri Mulyani Malas Berkomentar masalah Mekanisme Pembelian Saham Freeport

Menteri Keuangan Sri Mulyani malas berkomentar masalah mekanisme pembelian 51 % saham PT Freeport Indonesia yang juga akan didivestasi.

” Tidak ada komentar tentang itu, ” kata Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga malas menyikapi peluang dana pembelian saham Freeport bisa dianggarkan dalam RAPBN 2018 termasuk juga pembiayaan lewat penyertaan modal negara (PMN) pada perusahaan BUMN.

Sri Mulyani yang tampak bersiap juga akan masuk kedalam mobil dinasnya, segera membalikkan tubuh serta menyebutkan, ” Tidak ada komentar.

Menteri ESDM Ignasius Jonan terlebih dulu menyebutkan langkah pembelian saham Freeport bisa dikerjakan lewat konsorsium BUMN. Kementerian BUMN nanti juga akan membuat holding BUMN bidang tambang untuk beli saham PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia memperoleh perpanjangan usaha sampai 2041. Perpanjangan usaha ini didapat sesudah raksasa tambang itu menyetujui empat point perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Ke-4 point itu yaitu pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia yaitu IUPK, bukanlah kontrak karya (KK).

Ke-2, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51 % untuk kepemilikan nasional.

Ke-3, Freeport Indonesia membuat sarana pemrosesan serta pemurnian (smelter) sepanjang lima th. atau maksimum pada Oktober 2022.

Ke-4, kestabilan penerimaan negara, yaitu penerimaan negara dengan agregat semakin besar di banding penerimaan lewat KK sampai kini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *